JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan militer Israel yang dinilai semakin memperburuk instabilitas di kawasan Timur Tengah, khususnya di Suriah.

"Menyerang pusat pemerintahan negara berdaulat, termasuk istana presiden, merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan hukum internasional. Aksi ini jelas meningkatkan risiko konflik terbuka dan memperparah ketegangan di kawasan," ujar Mardani dalam pernyataan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (17/7/2025).

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, menyebut serangan terbaru ke Damaskus sebagai “serangan yang menyakitkan” dan mengancam akan meningkatkan intensitas serangan di Suriah. Ia bahkan menyatakan bahwa Israel akan menetapkan wilayah selatan Suriah sebagai zona demiliterisasi secara sepihak.

Israel juga melayangkan ancaman terkait kehadiran militer Suriah di Kota Sweida yang mayoritas dihuni oleh warga Druze. Jika pasukan Suriah tidak mundur, Israel mengancam akan melanjutkan serangan militernya. Pemerintah Suriah merespons dengan menuding Israel sebagai pihak yang mengacaukan stabilitas kawasan melalui intervensi militer yang melanggar kedaulatan negara lain.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Suriah melaporkan adanya serangan dari kelompok bersenjata ilegal di sejumlah wilayah kota, yang dinilai melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.

Menanggapi situasi tersebut, Mardani menegaskan bahwa BKSAP DPR RI berkomitmen mendorong penyelesaian damai atas konflik di Suriah dan Timur Tengah secara menyeluruh.

"Melalui diplomasi parlemen, BKSAP akan memanfaatkan berbagai forum internasional untuk menyerukan penghentian kekerasan, penegakan kedaulatan negara, serta penerapan hukum internasional dan hukum humaniter secara adil dan tanpa diskriminasi," tutupnya.