JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendukung kebijakan yang memprioritaskan telur produksi peternak rakyat untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi peternak.

Firman menyampaikan hal itu saat menanggapi Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Ia menjelaskan, harga telur sempat mengalami tekanan akibat menurunnya penyerapan. Kondisi tersebut bahkan membuat harga telur berada di kisaran Rp15.000 per kilogram dan menyebabkan peternak mengalami kerugian.

Namun, berdasarkan pemantauan terakhir di lapangan, harga telur mulai kembali membaik dan berada di kisaran Rp23.000.

“Kalau unggas, telur ini kan memang kemarin sudah cukup bagus. Tetapi ketika moratorium makan bergizi, itu memang sempat mengalami penurunan harga yang statis. Bahkan kemarin itu harga telur sampai Rp15.000, itu mengalami kerugian yang luar biasa,” ujar Firman.

Menurut politikus Fraksi Partai Golkar tersebut, keberlanjutan program MBG menjadi momentum penting untuk memberikan kepastian penyerapan hasil produksi peternak rakyat.

“Sekarang sudah mulai stabil lagi, sudah di angka Rp23.000, pengecekan terakhir di lapangan,” katanya.

Firman juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mendorong telur hasil produksi peternak rakyat menjadi salah satu komoditas prioritas dalam pengadaan untuk program MBG.

“Nah, harapan kami adalah MBG, kami sepakat dengan Kepala BGN bahwa telur-telur dari produksi masyarakat, unggas masyarakat ini harus diutamakan untuk diserap untuk MBG, tidak boleh dari perusahaan besar,” tegasnya.

Ia menilai penyerapan telur peternak rakyat melalui MBG merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan usaha peternak. Selain menjaga pasar, kebijakan tersebut dinilai dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan program pemerintah dan hasil produksi masyarakat.

“Itu kami mendukung, karena ini bentuk keberpihakan daripada pemerintah terhadap masalah peternakan unggas daripada petani-petani kita,” ujarnya.

Firman meyakini penyerapan yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menjaga harga telur di tingkat peternak. Kepastian pasar juga akan mendorong peternak mempertahankan bahkan meningkatkan produksinya.

“Kalau ini dilakukan maka bisa stabil,” katanya.

Di sisi lain, Firman menyoroti penggunaan telur puyuh untuk memenuhi kebutuhan tertentu ketika telur ayam produksi peternak rakyat sempat menghadapi persoalan penyerapan.

“Sedangkan Indonesia, di sisi lain harga telur unggas itu mengalami penurunan, tidak laku. Kenapa masih menggunakan telur puyuh? Nah, ini kan harus tegas,” tegasnya.

Menurut Firman, penyerapan produk pangan lokal perlu menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Program berskala besar seperti MBG, kata dia, seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, termasuk peternak kecil dan menengah.

Ia berharap kebijakan untuk memprioritaskan telur peternak rakyat benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan MBG di lapangan. Dengan demikian, program tersebut dapat sekaligus menjadi pasar yang berkelanjutan bagi hasil produksi peternak.

“Dengan sikap atau pernyataan Kepala BGN yang baru bahwa telur daripada petani unggas itu harus wajib diserap untuk MBG, ini kami dukung sepenuhnya,” pungkasnya.