JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, terus menjadi perhatian. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar yang dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah kejadian karhutla di wilayah tersebut telah mencapai 450 titik.

Kondisi tersebut mendorong Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta pemerintah meningkatkan dukungan terhadap para relawan yang berada di garis depan penanganan karhutla.

Pangeran mengatakan tingginya kejadian kebakaran belum diikuti dengan ketersediaan peralatan pemadaman yang memadai bagi relawan. Ia mengaku menerima laporan dari Bumi Rescue 690 Kabupaten Banjar serta sejumlah kelompok relawan yang hampir setiap hari turun langsung ke lapangan untuk memadamkan api.

“Hampir setiap hari, relawan di Kabupaten Banjar melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Data di Kabupaten Banjar, khususnya dari BPBD Kabupaten Banjar yang dilaporkan kepada Provinsi Kalsel, bahwa kejadian kebakaran di Kabupaten Banjar hingga sekarang mencapai 450 titik,” ujar Pangeran dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Menurut Pangeran, angka tersebut merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan 13 kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan. Karena itu, ia mempertanyakan belum masuknya Kabupaten Banjar sebagai daerah yang memperoleh dukungan bantuan untuk penanganan karhutla.

Padahal, lanjut dia, para relawan telah melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Banjar dan menyampaikan laporan mengenai kondisi kebakaran yang terjadi di lapangan.

Pangeran menilai keterbatasan peralatan menjadi salah satu persoalan yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah. Para relawan selama ini bekerja secara sukarela, bahkan kebutuhan konsumsi mereka kerap dipenuhi oleh masyarakat di sekitar lokasi kebakaran.

“Relawan membantu masyarakat Kabupaten Banjar tidak mengharapkan imbalan, tetapi peralatan yang digunakan sangat minim. Para relawan makan dibantu masyarakat sekitar lokasi kejadian. Yang membantu adalah masyarakat,” ujarnya.

Politisi Fraksi PAN tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan tidak bisa dibebankan kepada relawan maupun pemerintah daerah semata. Pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, serta para relawan harus berada dalam satu koordinasi untuk memastikan kebakaran dapat ditangani secara cepat dan efektif.

Menurutnya, penguatan dukungan harus diwujudkan, antara lain melalui pemenuhan peralatan pemadaman yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, relawan dapat bekerja secara lebih aman sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan titik-titik api.

“Penanganan karhutla ini harus diselesaikan secara bersama-sama, namun seolah-olah Kabupaten Banjar tidak mendapatkan keadilan,” tegas Pangeran.

Ia meminta pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi masyarakat dan relawan di Kabupaten Banjar. Pangeran juga berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mendengar secara langsung aspirasi masyarakat terkait penanganan karhutla di daerah tersebut.

Selain itu, ia mengingatkan agar persoalan karhutla tidak ditarik ke dalam kepentingan politik. Menurutnya, yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah dukungan nyata agar kebakaran segera dipadamkan dan dampaknya terhadap lingkungan serta kualitas udara dapat diminimalkan.

“Masyarakat Kabupaten Banjar tidak berharap banyak, masyarakat cuma minta keadilan, karena Kabupaten Banjar juga bagian dari NKRI. Saya berharap pemerintah, khususnya Bapak Presiden bisa mendengar langsung keluh kesah masyarakat Kabupaten Banjar,” tandasnya.