JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang terjadi di Bali, di mana seorang pria yang diduga melakukan pencurian ayam meninggal dunia setelah menjadi korban pengeroyokan oleh massa. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pengingat penting bahwa setiap dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan aksi main hakim sendiri.

Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/7), Sari menegaskan Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin setiap warga negara memperoleh proses hukum yang adil. Karena itu, masyarakat diminta tidak mengambil tindakan sendiri ketika menghadapi dugaan tindak pidana.

"Apabila menemukan dugaan tindak pidana, masyarakat sebaiknya segera melaporkannya kepada kepolisian atau aparat yang berwenang agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Sari.

Ia menilai tindakan kekerasan yang dilakukan massa hingga menghilangkan nyawa seseorang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Selain bertentangan dengan prinsip negara hukum, aksi tersebut juga berpotensi menimbulkan tindak pidana baru yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut politisi Fraksi Partai Golkar itu, rasa keadilan masyarakat harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang profesional, objektif, dan transparan, bukan melalui tindakan emosional yang berujung pada kekerasan.

Sari juga meminta Kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut secara terbuka, termasuk menindak setiap pihak yang terbukti melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah peristiwa serupa terulang.

Selain penanganan kasus, Sari mendorong pemerintah memperkuat literasi hukum masyarakat melalui sinergi berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Edukasi hukum, menurutnya, perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sekolah, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga media massa.

Ia menekankan bahwa pemahaman masyarakat mengenai bahaya aksi main hakim sendiri harus terus ditingkatkan. Selain dapat menghilangkan nyawa seseorang, pelaku kekerasan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sari berharap peristiwa di Bali menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, menahan diri dari tindakan yang dipicu emosi, serta menyerahkan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat yang memiliki kewenangan menegakkan hukum.

"Menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Namun, proses penegakan hukum harus tetap dilakukan oleh institusi yang diberikan kewenangan oleh negara," tutup Sari.