JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya (DWS) meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah ancaman kemarau ekstrem yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu upaya yang dinilai perlu dioptimalkan adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Menurut Danang, kemarau berkepanjangan berpotensi meningkatkan kemunculan titik panas yang kemudian dapat berkembang menjadi karhutla. Karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

“BMKG perlu memaksimalkan modifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi menghadapi kemarau ekstrem. Jangan sampai kita menunggu karhutla meluas baru kemudian melakukan penanganan,” ujar Danang kepada Parlementaria dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2026).

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III itu menilai OMC dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah prioritas yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi. Namun, pelaksanaan OMC harus dilakukan secara terukur dengan mengacu pada analisis meteorologi dan pemetaan wilayah yang membutuhkan intervensi.

“OMC harus berbasis data dan dilakukan di wilayah yang memang membutuhkan. Analisis cuaca serta pemetaan kawasan rawan karhutla menjadi penting agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” katanya.

Selain mengoptimalkan OMC, Danang mendorong BMKG memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Informasi mengenai potensi cuaca ekstrem, kekeringan, dan wilayah yang memiliki risiko karhutla, menurutnya, harus disampaikan secara cepat dan mudah ditindaklanjuti.

“Yang paling penting adalah sinergi. Data dan informasi BMKG harus terhubung dengan langkah konkret pemerintah daerah dan instansi terkait. Kalau sudah terdeteksi wilayah yang rawan, mitigasinya harus segera dilakukan,” ujar Politisi Fraksi Gerindra tersebut.

Danang juga menekankan pentingnya penguatan sistem pemantauan titik panas dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah titik panas berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Ia mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak terbatas pada kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan juga dapat menimbulkan persoalan kesehatan akibat penurunan kualitas udara, mengganggu transportasi, menekan aktivitas ekonomi, serta menghambat kegiatan masyarakat.

“Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan. Dampaknya bisa merembet ke kesehatan, transportasi, ekonomi masyarakat, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin,” tegasnya.

Danang berharap BMKG bersama seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kesiapsiagaan serta mempercepat respons terhadap potensi karhutla selama periode kemarau ekstrem. Menurutnya, pendekatan berbasis mitigasi dan deteksi dini harus dikedepankan agar penanganan tidak baru dilakukan setelah bencana terjadi.

“Jangan bekerja setelah terjadi bencana. Kita harus mengedepankan mitigasi, deteksi dini, dan respons cepat. Dengan begitu, risiko karhutla selama kemarau ekstrem dapat diminimalisir,” pungkas Danang.