JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan pentingnya penyidikan tuntas dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

Abdullah menilai penyelidikan kasus ini perlu dilakukan demi menjawab keresahan publik. Ia menekankan, KPK tidak boleh takut dalam menegakkan pemberantasan korupsi.

“KPK tidak boleh takut dalam menangani kasus ini. Dugaan mark up anggaran dalam proyek kereta cepat harus diusut secara tuntas dan transparan,” ujar Abdullah saat dihubungi, Selasa (28/10).

Politikus PKB tersebut menekankan bahwa KPK harus bersikap tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terlibat, menurut Abdullah, wajib diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Jika dalam penyelidikan ditemukan tindak pidana korupsi, para pelakunya harus diseret ke jalur hukum tanpa pengecualian,” tambahnya.

Abdullah juga menekankan pentingnya penyelidikan profesional dan independen agar kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur kembali pulih.

“Proyek sebesar Kereta Cepat Whoosh seharusnya menjadi kebanggaan nasional, bukan malah menjadi beban akibat penyimpangan anggaran. Karena itu, kita harus dukung penuh KPK agar bisa menuntaskan kasus ini,” jelasnya.

Dugaan mark up dalam proyek Whoosh pertama kali disinggung oleh Mahfud dalam siaran pada 14 Oktober 2025. Mahfud menyebut adanya indikasi penggelembungan biaya, di mana biaya per kilometer kereta di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya 17-18 juta dolar AS, atau naik tiga kali lipat.

“Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan bahwa informasi tersebut merujuk pada siaran NusantaraTV dalam rubrik Prime Dialog edisi 13 Oktober 2025, dengan narasumber Agus Pambagyo dan Antony Budiawan.