JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi laut menyusul rentetan kecelakaan kapal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, tingginya angka kecelakaan menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam aspek keamanan dan keselamatan pelayaran nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan menyusul insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Madura, yang menewaskan lima penumpang.

"Dukacita mendalam kami sampaikan kepada seluruh korban kecelakaan KM Mutiara Sentosa II. Insiden ini harus menjadi pengingat bahwa ternyata faktor keamanan transportasi laut di Indonesia masih minim," kata Puan dalam keterangan resminya, Selasa (4/8/2026).

Puan menegaskan, ukuran keberhasilan penyelenggaraan transportasi laut seharusnya tidak hanya dilihat dari meningkatnya konektivitas antardaerah, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin keselamatan masyarakat selama melakukan perjalanan.

"Ini menjadi PR buat kita bersama, bahwa banyaknya kecelakaan kapal laut sejak awal tahun saja menunjukkan masih ada persoalan serius dalam dunia transportasi laut Indonesia," ujarnya.

Menurut Puan, persoalan yang terus berulang, seperti ketidaksesuaian manifes penumpang, dugaan kelalaian operator, hingga lemahnya penerapan standar keselamatan, harus menjadi perhatian serius pemerintah.

"Persoalan manifes kapal yang berbeda dengan penumpang yang ada di lapangan menjadi persoalan yang terus-menerus kita temukan. Harus ada evaluasi mendalam mengenai persoalan ini," tegasnya.

Puan menilai rangkaian kecelakaan kapal dalam beberapa bulan terakhir menjadi alarm bagi pemerintah untuk menjadikan keselamatan pelayaran sebagai agenda nasional. Sebab, bagi masyarakat di wilayah kepulauan, transportasi laut merupakan kebutuhan dasar yang menopang akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi.

"Masyarakat menggunakan kapal laut bukan karena pilihan gaya hidup, tetapi karena kebutuhan. Bagi jutaan warga di wilayah kepulauan, transportasi laut merupakan satu-satunya akses menuju layanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, maupun aktivitas ekonomi," katanya.

Karena itu, Puan meminta evaluasi terhadap operator, pelabuhan, maupun regulator tidak hanya berorientasi pada kelancaran arus penumpang dan logistik, tetapi juga pada kemampuan mencegah kecelakaan, mempercepat proses penyelamatan, dan menekan angka korban jiwa.

"Keselamatan harus menjadi ukuran kinerja yang setara dengan konektivitas," ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Lebih lanjut, Puan mendorong pemerintah menetapkan target nasional penurunan angka kecelakaan transportasi laut sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Target tersebut, menurutnya, harus disertai evaluasi berkala sehingga setiap kementerian, regulator, dan operator memiliki tanggung jawab yang terukur dalam meningkatkan keselamatan pelayaran.

"Indonesia sebagai negara kepulauan harus mampu menghadirkan sistem transportasi yang bukan hanya menghubungkan antarpulau, tetapi juga menjamin setiap perjalanan berlangsung dengan standar keselamatan yang memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat. Pelayanan transportasi laut yang layak, aman, dan nyaman adalah hak masyarakat yang harus diwujudkan oleh negara," pungkasnya.

Kebakaran KM Mutiara Sentosa II yang melayani rute Surabaya-Makassar terjadi pada 2 Agustus 2026 di Perairan Sumenep, Madura. Hingga kini, proses pencarian korban masih berlangsung. Insiden tersebut menambah daftar kecelakaan transportasi laut yang terjadi sepanjang tahun ini, termasuk tenggelamnya KLM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, yang juga menelan korban jiwa dan masih menyisakan korban hilang.