JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemblokiran rekening milik jaringan narkotika, sebagai bagian dari strategi dalam memerangi kejahatan narkotika yang semakin mengkhawatirkan.

“Saya setuju tuh, tutup rekeningnya. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur, Brigjen. Pol. Rudi Hartono minta sama PPATK, Pak tolong jalur-jalur ini tutup. Lewat Bareskrim, lewat jalurnya, tutup dan jangan kasih kesempatan buka lagi. Buka itu jadi negosiasi, ” tegas Habib Aboe dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bersama pemangku kepentingan lainnya di Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Balikpapan, Kamis (8/5/2025).

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan, pemblokiran rekening adalah senjata efektif yang selama ini dipakai pemerintah untuk menghentikan operasional perusahaan bermasalah. Menurut Habib Aboe, strategi serupa juga harus diterapkan terhadap pelaku kejahatan narkotika.

“Kalau perusahaan saja bisa mati karena rekeningnya ditutup, apalagi narkoba. Jangan kasih celah,” ujar Habib Aboe.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I itu juga menyoroti keterbatasan infrastruktur yang dihadapi BNN di daerah, termasuk kondisi balai rehabilitasi Tanah Merah yang baru-baru ini menerima sebelas pasien dari salah satu daerah pemilihannya. Meski dengan anggaran terbatas dan kondisi kantor yang tidak ideal, Habib Aboe menegaskan bahwa semangat kerja aparat di Kaltim masih tinggi, bahkan jauh lebih baik dibandingkan beberapa wilayah lain seperti Kalimantan Selatan.

“Balai rehab aja ngeri-ngeri sedap, tapi Kaltim masih berdaya. Kalsel saya sedih liat kantornya. Tapi semangat kerja kita masih bagus,” ungkapnya.

Habib Aboe berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, Polda, Kejaksaan Tinggi, dan BNNP bisa semakin erat dalam menghadapi perang terhadap narkoba yang kini masuk ke tahap yang sangat krusial. Ia juga menekankan perlunya penguatan layanan rehabilitasi agar mampu menjangkau kebutuhan masyarakat luas.

Lebih lanjut, dalam pernyataan yang cukup keras, Habib Aboe menyampaikan kekhawatirannya atas dampak narkoba yang merusak generasi muda. Ia bahkan membandingkan penanganan tegas terhadap pengguna narkoba di negara lain seperti China.

Kepala BNN RI Marthinus Hukom sebelumnya telah menetapkan Kalimantan Timur sebagai salah satu dari sepuluh wilayah prioritas nasional yang menjadi atensi khusus dalam pemberantasan narkoba. Hal ini menandakan bahwa Kaltim kini berada di posisi rawan dan perlu penanganan yang lebih intensif, baik dari sisi penegakan hukum maupun rehabilitasi sosial.