JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam menangani dampak peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama di tengah meluasnya dampak abu vulkanik.

Puan mengatakan erupsi dan sebaran abu vulkanik tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mulai mengganggu sektor pendidikan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah.

“Pemerintah perlu bergerak cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah,” kata Puan dalam keterangan pers, Senin (7/9/2026).

Ia menegaskan, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait perlu memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi. Penanganan juga harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk penyediaan perlindungan kesehatan bagi warga yang terpapar abu vulkanik.

Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang meningkat diketahui menyebabkan sebaran abu vulkanik hingga ke sejumlah wilayah, seperti Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap jarak pandang dan operasional transportasi udara.

Sejumlah bandara sempat terdampak sebaran abu vulkanik sehingga mengakibatkan gangguan terhadap penerbangan. Di sektor pendidikan, beberapa daerah juga menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai langkah antisipasi terhadap risiko paparan abu vulkanik, khususnya bagi anak-anak.

Puan meminta pemerintah memastikan ketersediaan masker, layanan kesehatan, serta kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah terdampak.

“Bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi dampak yang disebabkan terhadap rakyat dapat diminimalisir dengan kehadiran Negara yang lebih cepat,” tegasnya.

Menurut Puan, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja dalam satu kesatuan agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia menilai seluruh masyarakat terdampak berhak mendapatkan perlindungan dan layanan yang memadai, tanpa membedakan wilayah administratif.

“Tidak boleh ada daerah yang siap dengan stok dan layanan memadai, sementara daerah lain membiarkan masyarakat kekurangan kebutuhan dasar dalam menghadapi bencana erupsi gunung,” ungkapnya.

Selain aspek keselamatan, Puan meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai langkah yang harus dilakukan masyarakat di kawasan berisiko. Pemerintah juga perlu memastikan warga terdampak memperoleh perlindungan kesehatan, penumpang mendapatkan kepastian perjalanan, dan anak-anak tetap dapat mengikuti kegiatan pendidikan.

Perhatian, lanjut Puan, juga perlu diberikan kepada kelompok masyarakat yang penghasilannya terdampak akibat pembatasan aktivitas, seperti pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, pelaku UMKM, serta keluarga yang mengalami penghentian sementara kegiatan ekonomi.

“Kebijakan keselamatan harus disertai perlindungan agar keluarga tidak dipaksa memilih antara menghindari paparan atau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan,” katanya.

Terkait transportasi udara, Puan mendorong pemerintah menyiapkan pemulihan operasional secara bertahap dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan. Pengaturan ulang penerbangan yang tertunda juga perlu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan penumpang setelah bandara kembali beroperasi.

“Termasuk pengaturan ulang penerbangan yang tertunda agar penumpukan tidak berlanjut setelah bandara dibuka. Pastikan beban tidak ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengalami kerugian waktu akibat penundaan penerbangan,” pesannya.

Puan juga meminta pemerintah secara rutin menyampaikan informasi terbaru mengenai kondisi Gunung Anak Krakatau. Menurutnya, edukasi dan sosialisasi mengenai mitigasi bencana kegunungapian perlu terus diperkuat, termasuk informasi mengenai risiko kesehatan akibat paparan abu vulkanik.

DPR RI, kata Puan, akan terus mengawal langkah pemerintah dalam menangani dampak erupsi melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait.

“Keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari menurunnya aktivitas gunung atau dibukanya kembali bandara, tetapi dari seberapa kecil korban, kerugian, dan beban yang harus ditanggung rakyat,” ujarnya.

Kepada masyarakat, Puan mengimbau agar tetap tenang dan mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui sumber informasi resmi. Warga juga diminta mematuhi arahan pemerintah selama kondisi erupsi berlangsung.

Puan secara khusus mengingatkan masyarakat di wilayah terdampak abu vulkanik untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan dan mengurangi aktivitas yang tidak mendesak.

“Sebagai langkah antisipasi, gunakan masker saat beraktivitas. Sebisa mungkin kurangi aktivitas yang tidak terlalu penting agar tidak terpapar sebaran abu vulkanik. Utamakan selalu kesehatan dan keselamatan diri,” tutup Puan.