JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Ia menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan bencana.

Puan menilai kondisi kebakaran di kawasan Bromo yang dilaporkan telah meluas hingga sekitar 520 hektare merupakan situasi serius. Penutupan seluruh akses wisata oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dari jalur Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo dinilai sebagai langkah tepat untuk mendukung proses pemadaman sekaligus mencegah risiko terhadap wisatawan.

“Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan,” kata Puan dalam keterangan pers, Senin (10/8/2026).

Kebakaran di kawasan Bromo dilaporkan berlangsung sejak Senin pekan lalu dan terus meluas. Hingga saat ini, api masih membakar sejumlah vegetasi kering. Kondisi medan yang sulit dijangkau menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman.

Karena itu, Puan meminta pemerintah memastikan seluruh operasi penanganan karhutla berada dalam satu komando yang kuat, dengan dukungan personel dan peralatan yang memadai.

“Prioritas saat ini harus jelas: padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” ujar Puan.

Ia juga meminta pemadaman melalui jalur darat maupun udara dilakukan berdasarkan pemetaan pergerakan api, arah angin, kondisi vegetasi, serta lokasi yang memiliki nilai ekologis tinggi. Pemantauan kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman juga harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Pada saat yang sama, kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman harus terus dipantau,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Pemulihan Bromo Harus Berbasis Ekosistem

Menurut Puan, penanganan karhutla tidak berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemerintah perlu memiliki pemetaan menyeluruh terkait tingkat kerusakan vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, serta wilayah yang berisiko mengalami erosi dan degradasi lanjutan.

Ia menilai pemulihan kawasan Bromo tidak cukup dilakukan dengan sekadar menanam kembali pohon atau vegetasi.

“Kawasan yang terbakar harus dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya dan diberikan intervensi pemulihan yang berbeda dengan mengutamakan regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis kawasan,” kata Puan.

Selain dampak lingkungan, Puan mengingatkan adanya konsekuensi ekonomi akibat penutupan total kawasan Bromo. Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan, Bromo menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari jasa jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga usaha kecil di desa-desa penyangga.

“Bromo merupakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga berbagai usaha kecil di desa-desa penyangga,” jelasnya.

Untuk itu, Puan meminta pemerintah segera melakukan asesmen terhadap dampak ekonomi penutupan kawasan bagi rumah tangga dan pelaku usaha lokal.

“Sehingga apabila penutupan berlangsung panjang, dukungan pemerintah dapat diarahkan secara presisi kepada kelompok yang benar-benar kehilangan sumber pendapatan,” tuturnya.

“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” imbuh Puan.

Perkuat Sistem Pencegahan Karhutla

Dalam jangka panjang, Puan mendorong pemerintah menjadikan kebakaran Bromo sebagai momentum untuk memperkuat standar ketahanan kawasan wisata alam strategis nasional.

Menurutnya, taman nasional seperti Bromo perlu memiliki pemetaan risiko kebakaran secara menyeluruh, termasuk di tingkat tapak. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan sumber air untuk pemadaman selama musim rawan kebakaran, sistem deteksi dini, personel siaga, serta pengaturan aktivitas berdasarkan tingkat bahaya kebakaran.

Selain itu, protokol perlindungan ekonomi masyarakat perlu disiapkan apabila suatu destinasi wisata harus ditutup akibat bencana.

“Untuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo tidak cukup hanya dengan api dipadamkan lalu destinasi wisata dibuka kembali. Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersamaan: api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi,” tegasnya.

Puan juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap taman nasional dan kawasan hutan lainnya yang mengalami karhutla. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama, terutama ketika kebakaran mulai mendekati permukiman.

Karhutla Palangka Raya Juga Jadi Perhatian

Puan menyampaikan hal tersebut menyusul karhutla yang terjadi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang dilaporkan terus meluas dan mendekati permukiman warga.

Kencangnya angin membuat api di lahan gambut cepat menjalar. Hingga Jumat (7/8), luas lahan terdampak karhutla di Palangka Raya disebut telah mencapai 162,49 hektare. Kondisi kemarau dan potensi El Nino kuat juga dinilai dapat meningkatkan risiko kebakaran di Kalimantan Tengah.

Puan menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa karhutla tidak lagi semata-mata menjadi persoalan lingkungan. Ketika kebakaran mulai mengancam ruang hidup masyarakat, dampaknya meluas menjadi persoalan keselamatan, kesehatan, aset, dan aktivitas ekonomi.

“Ini bukan lagi persoalan lingkungan, tapi sudah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga, aset, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi setempat,” jelasnya.

Khusus kebakaran di kawasan gambut, Puan meminta pemerintah memberikan perhatian lebih karena api dapat menjalar hingga lapisan bawah tanah dan kembali muncul di lokasi lain. Ia juga menyoroti dugaan adanya unsur kesengajaan dalam sejumlah kejadian karhutla di Kalimantan Tengah.

“Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan karhutla membutuhkan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar operasi pemadaman ketika api sudah membesar,” ujarnya.

Puan pun mendorong penguatan strategi pencegahan, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Pemetaan potensi penjalaran api, kata dia, harus diterjemahkan menjadi langkah konkret sehingga sumber daya dapat dikerahkan sejak dini sebelum kebakaran berkembang menjadi lebih besar.

Di sisi lain, kesiapsiagaan masyarakat sekitar kawasan terdampak juga perlu diperkuat. Pemerintah daerah diminta menyiapkan layanan kesehatan dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan apabila kualitas udara memburuk akibat asap.

“Keselamatan warga tidak boleh baru menjadi perhatian ketika dampak kebakaran telah masuk ke permukiman. Karhutla dapat mengganggu aktivitas masyarakat, dan hal ini harus turut menjadi aspek yang diperhatikan dalam penanganan karhutla,” pungkas Puan.