JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), khususnya di wilayah Kalimantan yang kondisinya semakin mengkhawatirkan. Ia menegaskan, upaya pemadaman harus berjalan beriringan dengan langkah perlindungan masyarakat dari dampak Karhutla.

“Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” kata Puan, Jumat (21/8/2026).

Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah titik panas di Kalimantan masih tinggi. Kalimantan Tengah mencatat 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Sementara itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing tercatat 74 titik, serta Kalimantan Utara sebanyak 3 titik.

Puan menilai tingginya sebaran titik panas tersebut harus segera direspons dengan strategi penanganan yang terukur. Ia meminta pemerintah menetapkan wilayah operasi prioritas berdasarkan sejumlah indikator, antara lain kemunculan hotspot berulang, kondisi lahan gambut, tingkat kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, serta kemampuan pemadaman di masing-masing daerah.

“Daerah dengan risiko tertinggi harus mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara untuk pemadaman,” ujar Puan.

Menurut Puan, Karhutla yang semakin meluas telah menimbulkan dampak serius terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain menurunkan kualitas udara hingga level berbahaya, Karhutla juga dapat meningkatkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), mengganggu aktivitas warga dan kegiatan belajar mengajar, merusak habitat satwa, hingga menghasilkan kabut asap lintas batas.

Di sejumlah wilayah terdampak parah, kabut asap bahkan telah mengganggu jarak pandang. Kondisi tersebut, kata Puan, menunjukkan perlunya langkah penanganan yang lebih cepat dan terkoordinasi.

Puan meminta pemerintah pusat memberikan dukungan langsung kepada daerah yang kewalahan menangani Karhutla. Menurutnya, pemerintah harus mampu memantau kondisi di lapangan secara real time dan segera memperkuat penanganan apabila kapasitas daerah tidak mencukupi.

“Pemerintah pusat harus dapat melihat secara real time daerah mana yang lambat merespons dan langsung mengambil alih dukungan jika kapasitas daerah tidak memadai,” katanya.

Selain memperkuat operasi darat, Puan mendorong optimalisasi pemadaman dari udara, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Operasi darat juga harus memastikan api benar-benar padam hingga ke titik yang berpotensi kembali terbakar.

Ia turut menekankan pentingnya memastikan keselamatan petugas pemadam di lapangan. Menurut Puan, personel harus dilengkapi alat pelindung diri dan perlengkapan keselamatan yang memadai, seperti baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan.

“Ini untuk melindungi petugas dari kobaran api, panas ekstrem, dan asap pekat di lapangan. Kondisi Karhutla di Kalimantan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga intervensi pemadaman titik api harus cepat dilakukan, dan dengan cara efektif,” tegasnya.

Puan menegaskan penanganan Karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman. Pemerintah juga harus memetakan dampak yang dirasakan masyarakat di setiap wilayah terdampak.

“Perlindungan terhadap masyarakat harus sama besarnya dengan intervensi pemadaman Karhutla. Pemerintah harus selalu mengecek kualitas udara di setiap daerah terdampak,” ujarnya.

Apabila kualitas udara telah melewati ambang batas yang membahayakan kesehatan, Puan mendorong pemerintah mengambil langkah perlindungan yang lebih tegas. Masyarakat dapat diminta mengurangi atau menghentikan sementara aktivitas di luar rumah, sementara tempat penampungan perlu disiapkan jika kondisi sudah masuk kategori berbahaya.

Pemerintah daerah juga diminta membuka layanan kesehatan tambahan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan masker dan menyiapkan skenario penyesuaian kegiatan sekolah maupun aktivitas luar ruang apabila kualitas udara terus memburuk.

Puan juga menyoroti dampak kabut asap Karhutla yang telah dirasakan hingga negara tetangga. Kabut asap pekat akibat Karhutla Indonesia dilaporkan berdampak pada aktivitas sekolah di Malaysia, sementara Singapura juga telah mengingatkan warganya mengenai potensi dampak kabut asap.

Ia meminta pemerintah tidak menunggu sampai muncul kembali keberatan dari negara-negara tetangga sebelum mengambil tindakan serius.

“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” tegas Puan.

Penegakan Hukum Harus Berjalan

Di sisi lain, Puan mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran maupun pihak yang lalai sehingga menyebabkan Karhutla.

Menurutnya, setiap titik api harus dapat ditelusuri dan diketahui pihak yang bertanggung jawab. Karhutla tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah, Karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat terganggu,” ujarnya.

Puan juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan Karhutla. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui mengapa kebakaran dapat berkembang luas meskipun titik api telah terdeteksi sejak awal.

“Bagaimana pencegahannya, dan seperti apa penanggulangan saat titik api pertama ditemukan. Karena Karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan,” pungkas Puan.