JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengkaji secara menyeluruh wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menurut Puan, kajian diperlukan untuk memastikan integrasi kedua lembaga dapat meningkatkan efektivitas pemantauan dan mitigasi bencana di Indonesia.

Puan menjelaskan, Badan Geologi dan BMKG saat ini memiliki tugas, fungsi, serta kebutuhan penganggaran yang berbeda. Karena itu, rencana penggabungan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru dan perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif.

"Kami juga merasa bahwa ini perlu dikaji terlebih dahulu. Penganggaran dan tugasnya kan berbeda-beda," kata Puan dalam Konferensi Pers usai Sidang Paripurna di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Wacana penggabungan kedua lembaga sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Pemerintah mempertimbangkan integrasi Badan Geologi dan BMKG sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemantauan potensi bencana, terutama karena Indonesia berada di kawasan Ring of Fire.

Puan menegaskan DPR pada prinsipnya terbuka untuk mendukung kebijakan tersebut apabila kajian menunjukkan bahwa penggabungan mampu membuat penanganan dan mitigasi bencana menjadi lebih efektif. Menurutnya, keputusan harus didasarkan pada analisis yang jelas mengenai pembagian kewenangan, kebutuhan anggaran, serta manfaat yang dapat diperoleh.

"Kalau memang setelah dikaji penambahan anggaran tersebut dinilai lebih efektif, tentu DPR akan mendukung hal tersebut," ujarnya.

Puan juga mengingatkan agar kajian tidak hanya berfokus pada aspek restrukturisasi kelembagaan dan anggaran. Hal yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan perubahan tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

"Jadi, lebih baik dikaji terlebih dahulu. Pengkajiannya juga harus memang bermanfaat," tegas Puan.