SURABAYA - Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menegaskan bahwa Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak boleh mengalami kenaikan di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit. Pernyataan ini disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.

"Komisi X sudah melakukan pertemuan yang sangat intens bahkan sedikit memaksa pihak Kementerian bahwa UKT itu tidak boleh naik. Kenapa? Karena kondisi ekonomi kita saat ini sedang tidak baik," ujar Sofyan Tan, Kamis (20/2/2025).

Sofyan menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo merupakan dampak dari kondisi ekonomi yang belum stabil.

Hal ini berimbas pada masyarakat, terutama keluarga kurang mampu, yang kesulitan membiayai pendidikan tinggi jika UKT mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, DPR justru mendorong agar bantuan pendidikan, khususnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, ditambah alokasinya, bukan dikurangi.

Menurut Sofyan, usulan tersebut akhirnya mendapat respons positif dari pemerintah, sehingga anggaran untuk KIP Kuliah dan instrumen beasiswa lainnya tidak akan mengalami pemotongan atau efisiensi.

Namun, ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Menurutnya, jika BOPTN mengalami pemotongan, perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) harus mencari sumber dana lain, yang berpotensi menyebabkan kenaikan UKT atau pengurangan jumlah mahasiswa baru.

"Kalau bantuan pemerintah untuk PTN BH turun 50 persen, maka mereka harus mencari kekurangan itu. Pilihannya hanya dua, menaikkan UKT atau mengurangi jumlah mahasiswa baru. Karena itu, kami tetap mendorong agar pemerintah tidak memangkas BOPTN," tegasnya.