JAKARTA | -Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil seperti mau jadi pahlawan kesiangan. Dia mengampanyekan akan menutup pabrik bir yang sejatinya sudah diinisiasi dengan tindakan konkrit oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Anies saat itu sudah bersurat ke DPRD Jakarta untuk menutup pabrik bir yang sebagian sahamnya dimiliki Pemprov Jakarta tersebut.

“Yang dilakukan RK ini setelan pabrik seperti Jokowi dulu soal waduk atau apa itu di Jakarta, juga begitu, berusaha memojokkan seolah-olah Anies tidak bekerja. Padahal, Anies sudah melakukannya dan itu butuh proses, persetujuan dari PUPR dan lain-lain, tidak bisa diputuskan oleh Anies sendiri,” ujar tokoh pers nasional Dr. Dhimam Abror Djuraid.

Menurut doktor dari Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung itu, apa yang dilakukan RK karena dia merasa putus asa dengan posisinya yang kini tertinggal dalam kontestasi di pilgub Jakarta.

“RK ini desperate. Sudah putus asa makanya berkomentar mendiskreditkan Anies. RK sudah pakai Jokowi, Prabowo. Tapi, malah kini posisinya seperti orang mau tenggelam. Orang mau tenggelam itu, apapun akan diraih, disaut, segala cara untuk menyelamatkan posisinya supaya tidak tenggelam. Ini kampanyenya orang mau tenggelam,” kata Dr. Abror.

Menurut Abror, yang dilakukan RK ini seperti peribahasa “Sapi punya susu, Bengali punya nama.” “Yang melakukan Anies, yang mau punya nama RK

“Apalagi kini Anies posisinya kan jadi king maker. Kartu Anies alih-alih habis, malah makin menyala sekarang. Kita lihat Pramono Anung-Rano sowan ke Anies meminta dukungan untuk pilgub Jakarta, juga Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie juga meminta dukungan untuk pilgub Jawa Barat,” tandasnya.

DPRD Jakarta seharusnya sudah memproses surat gubernur sejak dilantik Agustus yang lalu.

“Mengapa? Karena permintaan atau surat dari Gubernur Jakarta sudah ada di DPRD. Jadi tinggal proses internal di DPRD, tinggal DPRD ketok palu.Tidak perlu gubernur baru. Cukup proses di DPRD dituntaskan. Nah, di sini, RK memberikan kesan seakan-akan proses baru dimulai. RK kampanye mau jual saham itu salah alamat. Jangan sampai publik tidak sadar apa yang sebenarnya terjadi,” lanjut Dr. Abror.

“Tapi proses dan surat dari Anies bisa batal jika ada surat baru dari gubernur ke DPRD yang isinya membatalkan rencana penjualan saham,” pungkasnya.