BEM Se-Sultra Tolak Politik Uang Salah Satu Paslon di Pilgub Sultra
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Sulawesi Tenggara menyatakan penolakan tegas terhadap dugaan penyebaran satu juta amplop yang akan dilakukan oleh salah satu calon gubernur Sulawesi Tenggara. | Foto: sultrapedia

KENDARI - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Sulawesi Tenggara menyatakan penolakan tegas terhadap dugaan penyebaran satu juta amplop yang akan dilakukan oleh salah satu calon gubernur Sulawesi Tenggara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di salah satu warung kopi di Kelurahan Wayong, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Rabu (2/9/2024).

Konferensi pers tersebut dihadiri perwakilan BEM dari berbagai perguruan tinggi di Sultra, termasuk IAIN Kendari, Unsultra, Stimik Bina Bangsa, Politeknik Indotek, Unilaki, Politeknik Bina Husada, Institute Dharma Bharata, serta Stah Bahtara Guru.

Ashabul Akram, koordinator pusat BEM Se-Sultra, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi dan menemukan indikasi kuat terkait politik uang yang diduga dilakukan oleh salah satu pasangan calon, yakni pasangan nomor 2. "Kami menemukan adanya praktik politik uang yang diduga dilakukan oleh tim salah satu paslon, yaitu Paslon nomor 2," ujar Ashabul.

Ashabul menambahkan bahwa calon gubernur tersebut diduga telah menyiapkan satu juta amplop untuk dibagikan kepada masyarakat menjelang pemilihan gubernur mendatang. "Dalam kampanyenya, calon gubernur tersebut mempersiapkan satu juta amplop untuk masyarakat Sultra," jelasnya.

Ia menekankan bahwa praktik politik uang dapat merusak nilai demokrasi yang sedang diupayakan di Indonesia. "Secara tidak langsung, pesta demokrasi ini kehilangan nilainya dengan adanya praktik politik uang. Ini juga merusak budaya masyarakat yang selama ini menolak kegiatan pragmatis seperti ini,"kata Ashabul. 

Sebagai langkah konkret, BEM Se-Sultra menolak keras praktik tersebut dan mengimbau calon gubernur lainnya untuk tidak melakukan hal serupa. "Kami menolak keras peredaran 1 juta amplop yang hanya akan merusak demokrasi kita," kata Ashabul, tegas.

Ashabul juga mendesak Bawaslu Sultra untuk meningkatkan pengawasan dalam pemilihan gubernur yang akan datang. "Kami mendesak Bawaslu Sultra untuk mengawasi dan mengontrol kembali pelaksanaan pemilihan gubernur mendatang," ujarnya menutup konferensi pers tersebut.