JAKARTA- Akhir-akhir ini muncul kabar Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan akan membuat organisasi masyarakat (ormas) dan partai politik.

Merespons hal tersebut Pengamat Kebijakan Publik dan Isu Strategis, Tarmidzi Yusuf mempertanyakannya. "Memang mudah bikin partai politik? Kalau sekadar bikin partai memang mudah. Masalahnya bikin partai agar lolos sebagai peserta pemilu dan lolos ke DPR tidaklah semudah yang kita bayangkan. Banyak syarat yang harus dipenuhi bila ingin sukses bikin partai," ujar Tarmidzi Selasa 12 November 2024.

Tarmidzi Yusuf mencontohkan Partai Pelita dan Partai Masyumi. Kedua partai ini gagal lolos sebagai peserta pemilu tahun 2024. Padahal di Partai Pelita ada tokoh nasional, Prof. Din Syamsuddin. Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005 - 2015 ini gagal mengantarkan Partai Pelita sebagai peserta pemilu 2024 karena tidak memenuhi persyaratan.

"Ada pula Partai Masyumi. Banyak tokoh Islam membidani kelahiran Partai Masyumi. Partai yang dianggap sebagai penerus Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pimpinan Mohammad Natsir itu," imbuhnya.

Masih menurut Kang Tam panggilan akrab Tarmidzi Yusuf, "Baik Partai Pelita maupun Partai Masyumi banyak diisi oleh tokoh nasional. Faktanya kedua partai ini gagal lolos sebagai peserta pemilu 2024. Padahal dari segi ketokohan kedua partai ini banyak dihuni oleh para tokoh nasional."

"Sudah lolos sebagai peserta pemilupun belum menjadi jaminan akan lolos ke DPR karena adanya aturan parliamentary threshold (ambang batas minimal perolehan suara) untuk lolos ke DPR, yaitu 4 persen," papar dia.

"Pada Pemilu 2024 kita mencatat ada 10 partai politik yang gagal lolos ke DPR karena tidak memenuhi ambang batas minimal perolehan suara 4 persen," lanjutnya menjelaskan.

Di antaranya Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai berlambang Ka'bah ini, kata Tarmidzi Yusuf, harus terpental dari DPR periode 2024-2029 setelah sejak pemilu tahun 1977 PPP selalu lolos ke DPR.

Ketidaklolosan PPP ke DPR tahun 2024 membuat partai berlambang Ka'bah ini mencatat sejarah gagal memiliki perwakilan di DPR untuk kali pertama sejak partai tersebut terbentuk 51 tahun lalu.

Selain PPP ada juga Partai Hanura, Gelora, Perindo dan Partai Ummat besutan Tokoh Reformasi, M. Amien Rais gagal mengirimkan perwakilannya ke DPR. "Mestinya ini menjadi pelajaran bagi teman-teman yang menginisiasi Partai Perubahan," saran Tarmidzi Yusuf.

"Apalagi dengan tegas Pak Anies menyebut Partai Perubahan bukan inisiatifnya," ujar Tarmidzi Yusuf mengutip Anies Baswedan dalam sebuah acara di Surabaya, Ahad 10 November 2024.

Selain itu menurut prediksi Tarmidzi Yusuf, "Ada pertimbangan lain mengapa Anies Rasyid Baswedan tidak buru-buru bikin partai". Misalnya saja sebut Tarmidzi Yusuf tingginya biaya pendirian partai politik baru. Bisa juga dengan mendirikan partai politik mengunci Anies Rasyid Baswedan dari partai parlemen di Pilpres 2029.

Pasalnya menurut UU Pemilu, jelas Kang Tam, "Andaipun Anies Rasyid Baswedan bikin partai politik belum tentu bisa mengusungnya di Pilpres 2029 karena salah satu syarat partai pengusung calon presiden 2029 adalah partai politik yang meraih kursi di DPR hasil pemilu 2024. Kecuali UU Pemilu diubah".

"Jangan euforia dan bangga dulu. Perjalanan masih panjang," pinta Tarmidzi Yusuf tentang deklarasi Partai Perubahan yang akan mencalonkan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden di Pemilu 2029.

Bagaimana mungkin Partai Perubahan bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden.

"Wong lolos sebagai peserta pemilu saja belum tentu. Andaipun lolos ke DPR tetap menurut aturan tidak bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden," kata Tarmidzi Yusuf mengingatkan.

Makanya Tarmidzi Yusuf mengapresiasi langkah Anies Rasyid Baswedan memilih opsi mendirikan organisasi masyarakat (ormas). "Selain pendiriannya lebih mudah dan tidak serumit pendirian partai politik. Juga tidak mengunci Anies Rasyid Baswedan di Pilpres 2029 dari partai politik yang ada saat ini," katanya.