JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan bahwa dirinya secara konsisten menolak berbagai ajakan pertemuan dari pihak-punak yang tengah mempersoalkan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026), JK menyebutkan telah menolak permintaan audiensi dari Rismon Sianipar beserta timnya, hingga mantan menteri Roy Suryo. Langkah tegas ini diambil JK semata-mata untuk menjaga posisi netralitasnya dan menghindari keterlibatan dalam pusaran konflik yang bersifat sensitif tersebut. Beliau menegaskan, "Saya tidak mau campur ini urusan. Rismon mau ketemu saya dengan tujuh orang, saya tidak terima... Roy Suryo mau ketemu saya, saya tolak. Demi saya mau netral."

Meskipun menolak bertemu dengan pihak-pihak yang memperkarakan isu tersebut, JK tetap pada pendiriannya bahwa cara terbaik untuk mengakhiri polemik yang telah berlangsung selama dua tahun ini adalah dengan transparansi. Beliau kembali menyarankan agar ijazah yang diperdebatkan ditunjukkan saja ke publik secara terbuka demi menghentikan kegaduhan dan perdebatan di masyarakat. JK menyatakan keyakinannya bahwa ijazah tersebut adalah dokumen asli, namun ia menyayangkan adanya pembiaran terhadap perpecahan di masyarakat hanya karena persoalan pembuktian yang sebenarnya sederhana.

JK menekankan bahwa saran yang ia berikan merupakan bentuk nasihat dari seorang senior bangsa, bukan merupakan serangan politik terhadap Jokowi. Menurutnya, kepastian informasi adalah kunci agar masyarakat tidak lagi saling memaki dan berkelahi satu sama lain karena ketidakjelasan fakta. Ia menutup pernyataannya dengan imbauan untuk menyudahi perdebatan berkepanjangan tersebut: "Sudahlah Pak Jokowi, sudahlah. Kasih lihat ijazah saja. Itu saja... Membiarkan masyarakat berkelahi sendiri, saling memaki masyarakat dua tahun. Ini yang saya ingin kasih tahu sama Anda."