Kemenangan Pram-Doel di Jakarta atas dua pesaingnya, membuktikan kedaulatan rakyat sangat perkasa, sedangkan kedaulatan Partai dan endorsement Jokowi sangat lemah.

Faktor Anies sebagai Lokomotif

Faktor Anies Baswedan memainkan peran yang sangat besar dalam kemenangan Pram-Doel di Jakarta. Anies menjadi representasi dari dua kelompok besar masyarakat yang mendambakan perubahan. Pertama, mereka yang memiliki visi dan misi untuk memperbaiki kekacauan di sektor ekonomi, politik, sosial, dan hukum: kekacauan yang terjadi secara sistematis dan masif, yang menyebabkan kerusakan yang membutuhkan solusi paradigmatis. Perubahan yang diperlukan mencakup politik ekonomi, politik hukum, politik pendidikan, hingga politik kebudayaan. Kelompok ini umumnya berasal dari kalangan terpelajar yang memiliki kesadaran mendalam terhadap perlunya reformasi struktural di negeri ini.

Kedua adalah mereka yang memiliki idealisme tinggi terhadap pemerintahan. Mereka yang menginginkan pemerintahan bersih, transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Kelompok ini mencakup individu-individu yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan cita-cita luhur dalam kehidupan bernegara.

Ketika Anies menjadi personifikasi dari perubahan yang diinginkan, dukungannya kepada Pram-Doel memiliki daya tarik yang luar biasa. Dukungan tersebut bukan hanya dukungan politik biasa, tetapi juga sebuah ajakan terbuka yang bersifat umum. Ajakan ini berhasil memobilisasi banyak individu dan kelompok yang memiliki semangat perubahan untuk turut mendukung Pramdoel.

Anies menjadi simbol sekaligus lokomotif perubahan. Ia mampu menarik "gerbong" masyarakat yang mendambakan transformasi mendalam di berbagai sektor kehidupan. Keberadaannya sebagai figur yang dipercaya oleh mereka yang menginginkan perubahan menjadikan dukungannya terhadap Pram-Doel sebagai faktor kunci dalam kemenangan tersebut. Peran Anies tidak hanya strategis tetapi juga ideologis, mengarahkan masyarakat pada pilihan yang mereka anggap sebagai harapan baru bagi masa depan.

Kemenangan Pram-Doel Sebagai Simbol Harapan Perubahan

Kemenangan Pram-Doel di Jakarta mencerminkan harapan luas masyarakat yang mendambakan perubahan. Kejenuhan dan rasa muak terhadap rekayasa politik yang selama ini merusak sistem, menjadi motivasi utama masyarakat untuk mendorong transformasi. Namun, muncul pertanyaan besar: ke mana visi perubahan ini akan diperjuangkan? Dengan siapa dan melalui kendaraan politik yang mana?

Sebagai pemimpin, bahkan di tingkat gubernur, posisi tersebut memiliki peran signifikan dalam menentukan arah perubahan atau pembangunan di daerahnya. Jakarta, sebagai ibu kota sekaligus trendsetter nasional, memerlukan figur pemimpin yang tidak hanya kuat tetapi juga mampu membawa perubahan di tingkat nasional.

Masyarakat yang terdidik, khususnya di Jakarta, menyadari pentingnya meletakkan visi dan misi perubahan pada pemimpin yang kredibel. Mereka enggan mempercayakan harapan tersebut kepada pemimpin yang didukung oleh kelompok atau partai yang sebelumnya terbukti merusak sistem. Kerusakan ini mencakup sistem politik, tata kelola negara, korporasi, pendidikan, hingga budaya dan sosial masyarakat.

Dalam konteks ini, Pram-Doel muncul sebagai pilihan yang relevan. Harapan masyarakat terhadapnya didasarkan pada fakta bahwa sebelas partai yang mendukung Rido dianggap tidak mampu membawa perubahan. Dukungan terhadap Rido mencerminkan status quo yang tidak lagi dipercaya masyarakat. Sebaliknya, Pramdoel mendapat dukungan dari mereka yang terdidik, terpelajar, dan memiliki semangat perubahan, karena posisinya sebagai simbol oposisi terhadap rezim yang ada.

PDIP, sebagai partai pendukung utama Pram-Doel, berada dalam posisi yang berlawanan dengan pemerintahan saat ini. Hal ini menjadikan PDIP relevan dalam membawa aspirasi perubahan masyarakat. Dukungan PDIP terhadap Pram-Doel memperkuat persepsi bahwa ia adalah kendaraan politik yang mampu merepresentasikan keinginan rakyat untuk perbaikan sistem.

Faktor kekecewaan masyarakat terhadap rekayasa politik yang korup, dikombinasikan dengan peran Anies Baswedan sebagai figur perubahan, semakin mempertegas posisi Pram-Doel sebagai simbol harapan. Dengan demikian, kemenangan Pramdoel bukan hanya kemenangan politik lokal tetapi juga sebuah fakta baru dalam lanskap politik nasional. Situasi ini memberikan dinamika baru yang menarik untuk diamati dan diikuti dalam perjalanan politik Indonesia ke depan.

Kedaulatan Rakyat Mengungguli Kedaulatan Partai

Kemenangan Pramdoel atas 11 partai besar yang mendukung pasangan Rido menunjukkan bahwa kekuatan yang diandalkan oleh partai-partai tersebut hanya bersandar pada lapisan elit politik. Mereka gagal memahami aspirasi dan kebutuhan konstituen di masyarakat, sehingga tidak lagi dipercaya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Fakta ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tetap lebih kuat daripada kedaulatan partai.

Sebelas partai yang bersatu mendukung pasangan Rido ternyata tidak mampu mengalahkan dua partai pendukung Pramdoel. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin skeptis terhadap partai politik sebagai organisasi yang mewakili kepentingan rakyat. Dalam pandangan publik, partai-partai tersebut lebih fokus pada agenda elitnya daripada menjadi wadah perjuangan masyarakat. Pilkada Jakarta menjadi bukti bahwa klaim tentang era "kedaulatan partai" tidak berlaku.

Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik terus merosot. Partai-partai ini terbukti lemah dalam melakukan konsolidasi dengan konstituen, bahkan ketika mereka bersatu dalam jumlah besar. Sebaliknya, dukungan Anies sebagai figur sentral mampu menggerakkan masyarakat Jakarta untuk bersatu mendukung Pramdoel. Konsolidasi berbasis visi perubahan yang diwakili oleh Anies menjadi jauh lebih efektif daripada konsolidasi berbasis struktur partai.

Kemenangan ini menggarisbawahi fakta bahwa kedaulatan rakyat tetap kokoh. Dalam konteks Jakarta, rakyat tidak lagi peduli pada dukungan formal partai-partai besar. Mereka memilih berdasarkan harapan dan kepercayaan kepada individu atau simbol perubahan, bukan berdasarkan arahan politik dari partai.

Hasil ini menepis anggapan bahwa partai masih menjadi kekuatan utama dalam demokrasi Indonesia. Sebaliknya, suara rakyat yang terorganisasi melalui figur independen atau gerakan perubahan lebih kuat daripada gabungan partai-partai besar. Inilah bukti bahwa demokrasi Indonesia masih berada dalam genggaman rakyat, bukan dalam kontrol partai politik.

Endorsement Jokowi Gagal

Endorsement dari Anies dan Jokowi dalam kontestasi politik Jakarta memperlihatkan perbedaan besar dalam efektivitasnya. Endorsement Anies menunjukkan pengaruh signifikan, sementara endorsement Jokowi terbukti semakin melemah. Meskipun Jokowi meng- endors, kenyataannya masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan arahan langsung dari Jokowi. Bahkan, jika ada calon yang didukung Jokowi menang, hal tersebut sering kali lebih disebabkan oleh faktor eksternal, seperti kekuatan politik tertentu atau tindakan oportunis dari pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari posisi Jokowi.

Banyak pihak yang memanfaatkan nama Jokowi untuk melakukan mobilisasi politik, sering kali dengan cara-cara yang dipertanyakan integritasnya. Misalnya, distribusi sembako kepada masyarakat oleh pihak-pihak berkedudukan menunjukkan upaya manipulasi langsung terhadap konstituen. Namun, cara-cara semacam ini tidak lagi efektif bagi masyarakat Jakarta yang semakin terdidik dan kritis. Masyarakat kini lebih mampu menilai secara obyektif dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan atau manipulasi semacam itu.

Dalam konteks Pilkada Jakarta, endorsement Jokowi kepada pasangan Rido tidak memberikan pengaruh berarti. Justru, masyarakat melihat dengan skeptis upaya-upaya "titipan" politik, di mana Jokowi diduga memberikan arahan untuk mendukung calon tertentu. Fakta bahwa dukungan Jokowi tidak mampu memenangkan calon pilihannya menunjukkan lemahnya posisi Jokowi sebagai endorser politik.

Kondisi ini menjadi pelajaran penting bagi masa depan politik di Indonesia. Masyarakat yang semakin terdidik akan semakin sulit untuk dipengaruhi oleh rekayasa-rekayasa yang cenderung manipulatif. Rekayasa politik yang selama ini dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu semakin terbuka dan terlihat oleh masyarakat. Seiring waktu, masyarakat akan belajar untuk menghindari jebakan-jebakan tersebut.

Ke depan, posisi Jokowi sebagai endorser politik akan semakin menurun. Dalam demokrasi yang semakin matang, rakyat cenderung lebih bijak dan rasional dalam memilih pemimpin berdasarkan kualitas, visi dan program kerja, bukan semata arahan dari figur tertentu. Ini mencerminkan perkembangan positif dalam kesadaran politik masyarakat Indonesia, di mana kedaulatan rakyat benar-benar menjadi fondasi dalam menentukan arah bangsa.

PKS: Pelajaran dari Kekalahan dan Pentingnya Konsistensi Ideologi

Kekalahan PKS di kantong-kantong suara tradisionalnya, termasuk di Jakarta, Depok dan Jawa Barat, mengungkap masalah mendasar dalam strategi politik partai ini. Sebagai partai yang dikenal sangat ideologis dan lama menjadi oposisi dengan integritas, PKS sebenarnya memiliki peluang besar untuk memanfaatkan momentum dukungannya terhadap Anies Baswedan. Keputusan PKS mengusung Anies dalam kontestasi Pilpres 2024 sebelumnya terbukti meningkatkan suara mereka secara nasional, termasuk di Jakarta, yang menjadi basis terkuat PKS.

Namun, keputusan PKS untuk meninggalkan Anies setelah Pilpres dianggap oleh banyak pihak sebagai langkah pragmatis yang melukai hati para pendukungnya. Sikap ini menimbulkan gelombang kritik tajam, baik di media sosial maupun di kalangan konstituen setianya. PKS gagal memahami bahwa dukungan besar terhadap partai dalam Pilpres bukan hanya berasal dari loyalis PKS, melainkan juga karena antusiasme masyarakat terhadap sosok Anies dan simbol perubahan yang diusungnya. Keputusan PKS tersebut tidak hanya melemahkan posisinya, tetapi juga menunjukkan kekeliruan dalam membaca kekuatan politiknya sendiri.

Di Pilkada Jakarta, PKS tampak kehilangan daya untuk menggerakkan mesin politiknya. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang didukungnya terbukti gagal mendapatkan simpati luas, salah satunya karena Suswono, yang menjadi pendamping Ridwan Kamil, tidak memiliki ketokohan signifikan di DKI Jakarta. Kegagalan ini menegaskan bahwa strategi pragmatis PKS tidak mampu mempertahankan basis dukungannya, apalagi ketika kepercayaan masyarakat terhadap partai mulai memudar.

Keputusan PKS meninggalkan Anies bukan hanya masalah strategi, tetapi juga masalah prinsip. Sebagai partai yang mendasarkan perjuangannya pada keadilan dan kesejahteraan, langkah tersebut mencerminkan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Ini menjadi peringatan bahwa jika PKS terus terjebak dalam pragmatisme dan oportunisme, partai ini bisa kehilangan arah dan relevansinya, sebagaimana nasib partai-partai lain yang gagal mempertahankan prinsipnya.

PKS perlu mendefinisikan ulang posisinya: apakah ingin tetap menjadi partai yang teguh pada prinsip keadilan dan kesejahteraan, atau berubah menjadi partai oportunis yang hanya mengejar kemenangan sesaat. Jika PKS mampu konsisten memperjuangkan keadilan untuk masyarakat luas, maka efek dari perjuangan ini akan membawa kesejahteraan dan, pada gilirannya, memperbesar dukungan terhadap partai.

Di era politik Indonesia yang semakin cair, di mana konstituen dapat dengan mudah berpindah dari satu partai ke partai lain, penting bagi PKS untuk belajar dari kesalahan ini. Analisis terhadap konstituen harus lebih mendalam, terutama dalam memahami bahwa dukungan masyarakat tidak bisa diandalkan hanya dengan mengandalkan simbol partai, tetapi melalui konsistensi ideologis dan keberpihakan nyata terhadap kepentingan rakyat.

Jika PKS tidak segera berbenah, partai ini berisiko kehilangan identitasnya dan menghadapi tantangan eksistensial yang lebih besar. Di masa depan, PKS harus mampu membuktikan dirinya sebagai partai yang benar-benar memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang menjadi identitasnya, tanpa tergoda untuk mendayung di antara pragmatisme dan oportunisme yang merusak.

Legisan Samtafsir, Kolumnis