JAKARTA - Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengonfirmasi kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kabar mundurnya Gibran ini mencuat bertepatan dengan langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang tengah memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan.

"Betul," kata Budi singkat saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Proses Pemakzulan dan Agenda Paripurna DPR RI

Sebelum kabar pengunduran diri ini terkonfirmasi, proses politik di Senayan terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden terus bergulir dengan rincian sebagai berikut:

• Usulan Pemakzulan oleh 120 Anggota Dewan: Sebanyak 120 anggota DPR RI telah resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah politik ini merupakan bagian dari proses pemakzulan yang didasari oleh penilaian bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat konstitusional sebagai Wakil Presiden.

• Dibawa ke Rapat Paripurna: Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa usulan HMP dari para anggota dewan tersebut akan tetap dilanjutkan dan diagendakan dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11).

"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.