KENDARI - Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Sulawesi Tenggara mengadakan konferensi pers untuk menyatakan sikap penolakan terhadap dugaan penyebaran satu juta amplop yang dilakukan oleh salah satu calon gubernur Sultra menjelang Pilgub. Acara ini digelar di salah satu warkop di Kelurahan Wayong, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, pada Rabu (2/9/2024).

Dalam acara tersebut, hadir perwakilan dari berbagai universitas dan institut di Sultra, seperti BEM IAIN Kendari, BEM Unsultra, BEM Stimik Bina Bangsa, dan sejumlah lainnya. Mereka bersatu untuk mengutuk praktik politik uang yang diduga dilakukan oleh pasangan calon gubernur nomor urut 2.

"Kami dari BEM Se-Sultra menemukan adanya indikasi kuat praktik politik uang yang diduga dilakukan oleh tim paslon nomor 2," ungkap Ashabul Akram, koordinator pusat BEM Se-Sultra.

Ashabul menyatakan bahwa calon gubernur tersebut diduga telah menyiapkan satu juta amplop untuk dibagikan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara demi memenangkan pemilihan gubernur mendatang. "Dalam kampanyenya, calon gubernur tersebut mempersiapkan satu juta amplop untuk masyarakat Sultra," tambahnya.

Menurut Ashabul, praktik ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mengembalikan Indonesia ke era politik uang yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di masa lampau. "Ini adalah langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Kita sudah berusaha membangun budaya politik yang lebih baik, dan ini jelas merupakan ancaman besar," jelasnya.

Ashabul mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan iming-iming uang dari para calon, karena tindakan tersebut hanya akan merugikan proses demokrasi. "Kami menolak keras peredaran satu juta amplop yang hanya akan merusak demokrasi kita," tegasnya.

BEM Se-Sultra juga mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan pengawasan selama proses pemilihan gubernur. "Kami meminta Bawaslu Sultra untuk serius mengawasi dan mengontrol jalannya pemilihan gubernur agar tidak dicederai oleh politik uang," ujar Ashabul.

Konferensi pers ini menjadi momentum bagi mahasiswa di Sultra untuk menyatakan perlawanan terhadap praktik politik yang dinilai mencoreng demokrasi, serta untuk mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam menjaga keberlanjutan demokrasi yang bersih dan jujur.