KONSEL – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan (Konsel), Radhan Alghindo Nur Alam dan Rasyid, menegaskan komitmen mereka untuk menerapkan meritokrasi dan prinsip good governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konsel. Hal ini disampaikan Radhan dalam Debat Publik Kedua Pilkada Konsel 2024, Selasa (19/11/2024), saat menanggapi isu praktik jual beli jabatan yang kerap menjadi sorotan publik.

Dalam debat, Radhan secara langsung bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, AJP-James, terkait isu tersebut. “Apa yang keliru sehingga praktik jual beli jabatan di Konsel bisa terjadi?” tanya Radhan, menekankan perlunya refleksi terhadap masalah tersebut.

Paslon nomor urut 1, AJP, menanggapi dengan menyebut bahwa isu jual beli jabatan itu tidak berdasar dan belum memiliki bukti hukum yang jelas. “Itu masih asumsi. Hingga kini belum ada pengadilan yang membuktikan adanya praktik tersebut,” kata AJP.

Menanggapi jawaban itu, Radhan menegaskan bahwa dirinya tidak menuduh atau berasumsi, melainkan mengajak semua pihak untuk berefleksi agar ke depan pemerintahan di Konsel bisa berjalan lebih baik. “Saya hanya ingin kita bersama-sama memastikan ke depan good governance benar-benar diterapkan. Kita harus memberi hak dan peluang yang sama kepada kader-kader terbaik tanpa diskriminasi suku, agama, atau latar belakang lainnya,” ujarnya.

Radhan menambahkan bahwa Pemkab Konsel ke depan harus menjadi lembaga yang adil dan transparan, di mana jabatan diisi oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki integritas tinggi. “Kami akan memastikan tidak ada ruang untuk jual beli jabatan. Kami ingin membangun pemerintahan yang profesional, melibatkan semua potensi terbaik dari masyarakat Konsel,” tegasnya.

Komitmen ini sejalan dengan visi Radhan-Rasyid untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam visi mereka, good governance melibatkan partisipasi aktif masyarakat, penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi, dan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan publik.

Rasyid menambahkan bahwa meritokrasi juga menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan optimal. “Dengan memberikan jabatan kepada orang-orang yang tepat berdasarkan kemampuan, bukan koneksi, kita bisa mempercepat kemajuan Konsel,” katanya.

Radhan juga menutup dengan pesan persatuan. “Kita ini sederajat. Pemerintahan adalah milik rakyat, dan semua harus merasa dirangkul, bukan dimarjinalkan. Itulah semangat meritokrasi yang akan kami terapkan,” pungkasnya.

Jawaban ini mendapat sambutan positif dari warga yang hadir, karena dianggap mencerminkan harapan akan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan di Konsel.