JAKARTA - Perselisihan Ruben Onsu dan Sarwendah setelah perceraian kembali memanas. Perkara yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kini tak hanya menyangkut persoalan hak asuh anak, tetapi juga berkembang menjadi perdebatan mengenai transparansi nafkah serta kondisi kesehatan Ruben.

Polemik terbaru bermula dari permintaan pihak Ruben Onsu untuk melakukan audit terhadap dana yang selama ini diberikan secara rutin setiap bulan untuk kebutuhan anak-anak. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, menilai perlu ada kejelasan mengenai penggunaan dana tersebut.

Permintaan itu mendapat respons dari pihak Sarwendah. Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, mengatakan kliennya tidak keberatan jika penggunaan dana untuk anak diaudit. Menurutnya, seluruh catatan pengeluaran telah tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami siap untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terhadap itu ya. Saya pastikan sekali lagi, kami siap menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terkait dengan biaya yang pernah diberikan," kata Chris saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).

Chris menjelaskan, dana yang diberikan Ruben bukan ditujukan untuk kebutuhan pribadi Sarwendah, melainkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Ia mengatakan pihaknya selama ini mencatat berbagai pengeluaran sebelum mengajukan biaya kepada Ruben.

Karena itu, Chris menilai permintaan audit secara terperinci untuk kebutuhan anak menjadi hal yang tidak lazim.

"Tetapi ya lucu aja ya. Audit itu kan biasa untuk perusahaan, untuk karyawan. Kalau yang mereka lakukan ini untuk kehidupan anak, anak makan bakso di pinggir jalan lalu diminta bon bakso, ini kan agak menurut saya agak gak lazimlah buat kami lawyer," ujar Chris.

Tak berhenti di situ, pihak Sarwendah kemudian melontarkan tantangan balik. Mereka menyatakan siap menghadapi audit nafkah dengan syarat dilakukan pula audit kesehatan terhadap Ruben.

Chris menyebut pemeriksaan tersebut penting jika persoalan keamanan dan kepentingan anak menjadi dasar pembahasan dalam perkara mereka.

"Klien kami tegaskan tidak keberatan itu (audit nafkah) dilakukan. Klien kami gak ada masalah karena semua buktinya ada. Tetapi yang lazim sebenarnya adalah audit kesehatan buat kami ya. Kalau dia memang mau meminta audit nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan itu, kita juga minta audit kesehatan terhadap klien Bang Minola," tegasnya.

Sementara itu, pihak Ruben mempertanyakan munculnya isu kesehatan tersebut dalam proses hukum yang sedang berjalan. Minola Sebayang mengatakan persoalan itu semestinya sudah diatur sejak awal jika memang dianggap berkaitan dengan keselamatan anak.

Minola juga merujuk pada Akta 39 yang disebut telah disepakati kedua belah pihak di hadapan notaris. Dalam dokumen tersebut, menurut Minola, Ruben memiliki hak untuk bertemu dengan anak-anak tanpa persyaratan tertentu.

"Kalau memang benar itu ada dan itu membahayakan, harusnya dari awal kan itu sudah diatur. Loh, dia mengatakan, 'Oh ini kita tidak atur karena kita gak mau mengatur hal-hal yang sensitif'. Loh, tapi kan tetap harusnya bisa diakali dengan bahasa misalnya dengan syarat-syarat yang ditentukan di kemudian hari, boleh. Ini gak ada, tanpa syarat," ujar Minola.

Perbedaan pandangan kedua pihak tersebut membuat proses mediasi kembali diwarnai ketegangan. Di satu sisi, pihak Ruben mendorong transparansi terkait penggunaan biaya anak, sementara pihak Sarwendah menilai aspek kesehatan juga perlu mendapat perhatian apabila persoalan keamanan anak turut dipersoalkan.

Hingga kini, kedua belah pihak masih mempertahankan argumen masing-masing dalam proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.